Wednesday, November 26, 2014

Menguji Jalesveva Jayamahe



Berjalan sebulan lebih perjalanan pemerintahan Jokowi, berbagai kejutan jalan berbangsa kita alami antara lain dengan kenaikan BBM dan ultimatum menenggelamkan kapal ikan asing yang menyusup ke perairan Indonesia.  Tentang kenaikan BBM kita berpandangan bahwa memang sudah saatnya energi mobilitas itu dinaikkan meski harga minyak dunia turun. Justru ini jadi momentum untuk menipiskan subsidi sekaligus meminimalkan penyelundupan BBM.  Dananya untuk pembangunan infrastruktur dan pos produktif lainnya.

Mata rantai cerita berjudul poros maritim semakin enak diikuti ketika bintang utamanya srikandi wanita Susi Pudji Astuti melakukan solo run ke Natuna dan Derawan untuk blusukan tanpa basa basi.  Menteri KKP ini memang wanita tangguh yang paham betul seluk beluk kelautan dan perikanan.  Dia kecil, besar, dewasa, kuat, tegar di alam laut Selatan yang ganas.  Dia pula yang berhasil menaklukkan dunia kelautan dan perikanan serta transportasi udara untuk menjelma sebagai pengusaha sukses yang nasionalis.
Kapal Patroli TNI AL
Ultimatum Presiden untuk menenggelamkan kapal ikan asing yang masuk perairan RI disikapi dengan sikap “siap komandan” oleh Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menlu, Panglima TNI, Kapolri dan Ibu Susi sendiri tentunya.  Maka pada hari-hari ke depan ini kita akan menyaksikan pergerakan armada kapal perang TNI AL, kapal patroli Bakorkamla, kapal KKP, kapal polisi air, kapal bea cukai, pesawat patroli dan intai maritim mengintensifkan patroli terkoordinasi. Secara de facto ini sebenarnya menjadi simulasi awal untuk terbentuknya BAKAMLA sebagaimana operasi militer Garda Wibawa yang di gelar di Tarakan saat ini mensinergikan sejumlah KRI, satuan radar, satuan rudal, satuan intelijen dan pesawat tempur Sukhoi.

Uji nyali jalesveva jayamahe sedang dimulai.  Ini adalah mata kuliah penting untuk mengukur sejauh mana nilai kesiagaan dan kesiapan tugas  armada laut berintegrasi satu sama lain.  Instruksi Presiden ini secara operasional bisa dicermati dengan dua makna. Yaitu untuk memastikan sterilisasi perairan RI dan endurance operasi itu sendiri.  Sisiran wilayah operasi untuk menangkap dan membawa kapal nelayan asing ke pelabuhan terdekat harus bisa memberikan pembuktian nyata.  Kemudian daya tahan armada menjadi bahan evaluasi untuk menjadi bahan masukan apa-apa yang harus diperbaiki, ditambah dan diperkasakan.

Dengan kekuatan 170 an KRI, ratusan kapal patroli kelas KAL (Kapal Angkatan Laut), puluhan kapal patroli milik institusi lain diharapkan akan memberikan efek jera bagi nelayan asing yang selama ini sudah terbiasa dan terbiarkan dengan laut Indonesia yang kaya ikan itu. Semakin jelaslah memang pembentukan BAKAMLA yang sudah lama menjadi wacana itu merupakan sebuah dahaga yang harus dipenuhi. Tetapi lebih penting dari itu adalah menyikapi dengan kewaspadaan tinggi akan respons negara yang punya kekuatan laut digdaya dengan teknologi modern seperti Cina.  
Kapal perang baru Bung Tomo Class
Kapal-kapal nelayan Cina sejatinya tidak murni mencari ikan tetapi juga sebagai agen spionase negaranya.  Kapal nelayan mereka sudah melapor terlebih dahulu kepada “pelindungnya” kapal perang Cina yang beroperasi tak jauh dari mereka. Bahkan sudah dilengkapi dengan peralatan komunikasi canggih sebagai jembatan penghubung dengan kapal perang negaranya yang biasanya mengikuti dari belakang.  Ingat kasus di laut Natuna beberapa tahun lalu ketika kapal KKP kita membawa kapal nelayan Cina ke Natuna, dipaksa lepas untuk dibebaskan oleh kapal perang Cina di tengah laut.

Langkah awal menuju poros maritim sedang dilakukan. Memberikan nilai kewibawaan pada apa yang disebut teritori laut, perlindungan sumber daya  kelautan dan keamanan di laut. Ini adalah langkah yang bagus untuk memberikan kejut nilai, kejut jera dan kejut wibawa. Tentu ke depannya adalah memperkuat armada laut dengan kekuatan herder untuk memastikan nilai rasa pasti aman dan pasti wibawa di laut itu benar-benar dapat kita rasakan dan banggakan. 

Dalam pemerintahan Jokowi yang hendak memeluk laut dan isinya,  tentu harus diperkuat dengan armada kapal perang yang berwibawa disamping kapal perang jenis cabe rawit. Kapal perang berwibawa minimal fregat atau destroyer sedang jenis cabe rawit tentu berkelas KCR.  Untuk kapal berjenis KCR (Kapal Cepat Rudal) sudah tersedia banyak produsennya baik PAL atau galangan kapal lainnya.  Kita bisa memproduksi 20 KCR setiap tahun karena kapasitas produksi galangan kapal kita mampu.
Peluru Kendali anti kapal Yakhont
Lima tahun ke depan AL dan AU kita akan diperkuat dengan alutsista bermutu dan berkelas.  Sesungguhnya poros maritim yang didengungkan itu harus punya mata, telinga dan tangan untuk menjamin eksistensinya.  Indra dengar, lihat dan pukul itu adalah sebuah sistem terpadu antara matra laut dan udara dengan seperangkat perabot alutsista yang bernama kapal perang, radar, jet tempur, satuan rudal dan pasukan marinir untuk memastikan integrasi, koordinasi dan komunikasi “berani masuk digebuk” bisa berjalan dengan solid.

Memiliki armada laut dan udara yang kuat bukanlah sebuah biaya atau expense.  Justru dia menjadi investasi untuk membuat bangsa ini bernilai, bermakna dan berwibawa. Tidak kalah penting adalah untuk menjamin sebuah kepemilikan atas nama teritori laut termasuk ZEE (Zona Ekomoni Eksklusif) yang sudah diakui oleh dunia internasional.  Memberdayakan sumber daya laut dan isinya termasuk sumber daya energi fosil yang terkandung didalamnya untuk memperkuat basis PDB dan pertumbuhan ekonomi kita.  Saatnya membuktikan semboyan Jalesveva Jayamahe menjadi kekuatan ekonomi dahsyat dengan dukungan kekuatan laut dan udara berkelas herder.
****
Jagvane / 26 Nopember 2014

Wednesday, November 12, 2014

Memperkuat Armada Kapal Selam



Keteledoran beberapa rezim pemerintahan terdahulu dalam urusan pertahanan khususnya armada bawah laut adalah sikap mencla mencle dalam pengadaan alutsista strategis kapal selam.  Sejak era reformasi yang berjalan 16 tahun baru pada rezim SBY diputuskan melakukan pengadaan kapal selam Changbogo dari Korsel yang merupakan teknologi fotocopy U-209 Jerman, kurang lebih sama dengan Cakra Class yang sudah dimiliki Indonesia.

Tidak ada rotan akar pun jadilah, setidaknya itulah ungkapan nyanyian untuk menyenangkan hati pada sebuah lagu berjudul “Changbogo”.  Daripada tidak ada, ya diterima saja yang ada meski dapatnya pada tikungan terakhir. Karena bungkusan pengadaan itu berlabel transfer teknologi, sebuah paham baru dalam setiap pengadaan alutsista berteknologi modern.
KRI Nanggala 402
Saat ini sedang didengungkan melalui gelombang FM siaran pemerintah bahwa negara ini resmi menganut paham “maritimiyah” dalam perjalanan sejarahnya lima tahun ke depan. Artinya akan memaksimalkan potensi kemaritiman termasuk menjaga kedaulatan, kebanggaan, naluri bahari dan keuntungan finansial yang ada di dalamnya.  Laut dan kekayaan yang ada didalamnya adalah milik bangsa Indonesia dan akan dieksploitasi semaksimal mungkin, termasuk dijaga sekuat mungkin.  Itulah tekad yang sudah didengungkan.

Ironi selama hayat dikandung badan negeri yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan justru tidak pernah memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimilikinya.  Berpuluh tahun hanya berorientasi pada “tanah tok” padahal jelas-jelas disebut “tanah air” Indonesia.  Sumber daya air, sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan sumber daya energi fosil di laut dibiarkan saja alias tidak dikelola dengan manajemen pemberdayaan.

Termasuk urusan pertahanan, yang diperkuat hanya matra darat sementara matra laut apalagi matra udara tak memiliki kekuatan pukul apalagi gebuk.  Lima tahun terakhir ini ada pergeseran perkuatan.  AL dan AU mulai diperkuat dengan mendatangkan berbagai alutsista berkualifikasi striking force.  Khusus untuk AL perkuatan armada tempurnya mengabaikan kekuatan alutsista bawah air. Mengapa demikian, karena 3 kapal selam buatan Korsel yang sedang dibangun itu belum mampu menggaharkan secara kualitas apalagi kuantitas.
Armada KRI, kapal selam harus mengawalnya
Ayo berhitung sederhana.  Jika seluruh program pengadaan kapal selam itu rampung tahun 2018 termasuk pembuatan 1 kapal selam di PT PAL, artinya kita memiliki 5 kapal selam termasuk 2 kapal selam tua Cakra dan Nanggala.  Tetapi banyak yang tak tahu ketika 3 kapal selam kelas Changbogo sudah operasional, 2 kapal selam Cakra Class mestinya sudah harus purna tugas.  Saat ini hanya KRI Nanggala saja yang bisa beroperasi penuh sementara saudara kembarnya KRI Cakra lebih banyak istirahat karena sering demam, termasuk demam panggung melihat kapal selam jenis lain yang dimiliki tetangga.

Sejarah telah membuktikan bahwa dengan kekuatan 12 kapal selam yang dimiliki Indonesia pada saat Trikora, merupakan faktor penggentar yang membuat Belanda harus cabut dari bumi Papua berdasarkan rekomendasi AS.  Soalnya pesawat mata-mata AS yang berpangkalan di Filipina waktu itu menangkap jelas kegiatan operasi kapal selam Indonesia di perairan Maluku.  Tetapi setelah itu kita seperti melupakan faktor penggentar yang mampu mewibawakan teritori laut NKRI itu. 

Tahun-tahun berikutnya satuan armada kapal selam seperti di bonsai bahkan sempat mati suri hanya dengan mengoperasikan KRI Pasopati di akhir tahun tujuh puluhan.  Mulai tahun delapan puluh sampai saat ini praktis kita hanya punya 2 kapal selam, ya sikembar itu Cakra dan Nanggala.  Bahu membahu mereka berdua menjalankan tugas rahasia dengan frekuensi tinggi.  Dua-duanya telah melaksanakan overhaul di Korsel, dua-duanya telah menjelajah lekuk-lekuk bawah air negeri ini tanpa pernah mengeluh. Kasihan banget si kembar itu yang memang harus “tabah sampai akhir”, sesuai motto korps Hiu Kencana.

Era presiden “maritim” Jokowi, kita sangat mengharapkan adanya revisi cara pandang, revisi cara lihat betapa kita harus punya alternatif lain untuk menambah kapal selam tanpa harus menunggu Changbogo selesai dibangun. Tegasnya ada perolehan percepatan pengadaan kapal selam dari jenis lain untuk memperbanyak kuantitas dan meninggikan kualitas armada kapal selam. 

Singapura sudah punya lima kapal selam dan pesan lagi 2 kapal selam teknologi Jerman terkini.  Padahal negerinya cuma seluas Batam.  Vietnam sudah punya 4 kapal selam Kilo dari Rusia, demikian juga Malaysia dengan 2 Scorpene.  Negeri-negeri itu punya kapal selam dengan teknologi dan persenjataan gahar sementara RI meski unggul dalam jumlah kapal perang atas air, armada kapal selamnya kalah kelas, jelas kalah kelas.  Itulah sebabnya memang harus “tabah sampai akhir”.

Harus ada penambahan minimal 4 kapal selam selain Changbogo.  Bisa saja dari Jerman atau Rusia, terserah pengambil kebijakan.  Kita butuh minimal 4 kapal selam selain Changbogo untuk menghadapi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan terjadi di kawasan regional kita.  Tahun 2020 armada angkatan laut Cina sudah menjelma menjadi srigala.  Negara tetangga kita saja sudah bersiap dengan cuaca ekstrim dengan memperkuat armada kapal selam mereka.

Jangan sampai kita kembali “telat mikir” dengan membiarkan satuan kapal selam terlunta-lunta.  Sudah seharusnya kita menjadikan satuan kapal selam setara dengan kekuatan di era Trikora dan Dwikora.  Orientasi kemaritiman yang didengungkan dengan nada tinggi mestinya diimbangi dengan perkuatan armada laut khususnya satuan kapal selam. Bukankah ujung-ujung dari program kemaritiman itu adalah kewibawaan kedaulatan.  Komponen utama penjaga nilai itu adalah armada KRI dengan kekuatan bawah laut yang disegani.  Masih ada yang membantah ?
****
Jagvane/ 12 Nop 2014

Friday, October 31, 2014

Natuna, Sekali Mendayung Dua Tiga Pulau Terlampaui



Doktrin pertahanan yang bernama “masuk dulu baru digebuk” sudah mulai ditinggalkan oleh pengawal republik dan berganti baju dengan “berani masuk digebuk”. Ini sejalan dengan hakekat rencana pembentukan Kogabwilhan yang menyatukan komando matra darat, laut dan udara dalam satu komando gabungan di hotspot yang diprediksi menjadi pusat konflik teritori.  Setidaknya ada 4 hotspot yang disiapkan, dua diantaranya hotspot teritori yaitu Ambalat dan Natuna.  Dua lainnya adalah hotspot separatis yaitu Aceh dan Papua.

Natuna adalah hotspot yang harus dipersiapkan untuk menjadi titik tumpu pertahanan berskala brigade gabungan.  Pembangunan pangkalan angkatan laut dan udara saat ini untuk bisa menampung beberapa kapal perang dan jet tempur secara permanen merupakan keniscayaan untuk memastikan doktrin berani masuk digebuk, bisa dipercaya.  Bukan apa-apa, kita sedang berpacu dengan waktu karena demam yang tak kunjung usai bahkan tensi semakin meninggi dengan aura sengketa batas teritori yang saling berklaim di seberang pagar Natuna yang kaya itu.
Unjuk kekuatan di Surabaya, HUT TNI ke 69
Pembangunan pangkalan militer di Natuna untuk ketersediaan alat tempur utama yang dibutuhkan seperti kapal perang berkualifikasi striking force, sejumlah jet tempur, helikopter tempur, satuan radar, satuan peluru kendali anti serangan udara, batalyon infantri dan intelijen gabungan.  Memperkuat Natuna mirip-mirip dengan memperkuat Tarakan di Kaltara ketika konflik Ambalat memanas beberapa tahun silam. Natuna hampir sama dengan Tarakan, sama-sama sebuah pulau yang disekitarnya kaya dengan sumber daya alam tak terbarukan.

Saat ini di pulau Tarakan sudah tersedia brigade gabungan AD, AL dan AU.  Lanud Tarakan sudah dinaikkan kelasnya, mampu “menginapkan” jet tempur segala jenis, sudah tersedia satuan radar militer, pangkalan AL sedang dikembangkan, kapal perang berpatroli rutin setiap saat.  Di Nunukan juga sudah dipersiapkan 1 brigade TNI AD berikut satuan intelijen dan satuan radar yang mampu mengawasi pergerakan pesawat di Sabah Malaysia.  Hasilnya, jiran sebelah tak segalak dulu lagi, bahkan suaranya sudah “nyaris tak terdengar” di sekitar Ambalat.

Latihan gabungan AU dan AL dengan komando Hanudnas selama sepekan ini yang berakhir di penghujung Oktober 2014 di Natuna, Batam, Dumai dan Pontianak adalah untuk menguji koordinasi, komunikasi dan kecepatan respons terhadap adanya ancaman di garis border itu.  Tiga jenis jet tempur dilibatkan yaitu 4 Sukhoi, 6 F16 dan 8 Hawk bersama sejumlah kapal perang yang disiagakan di Dumai, Batam dan Natuna. Pesan jelasnya adalah mensimulasikan doktrin berani masuk digebuk, termasuk adanya force down pesawat sipil Singapura yang nyelonong masuk teritori pada saat latihan itu berlangsung.
Sukhoi dan F16 di langit Jakarta, 17 Agustus 2014
Kehadiran militer berkualifikasi siap tempur di Natuna bersama sejumlah alutsistanya sejatinya mendapat dua manfaat sekaligus.  Dalam beberapa tulisan terdahulu kita berpandangan bahwa pembangunan kekuatan militer di Natuna seperti peribahasa, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui.   Maksud utamanya adalah untuk menjaga teritori kita dari ancaman “lidah naga”. Benarlah kemudian karena ternyata pembangunan pangkalan militer itu memberikan manfaat kedua, mampu memberikan nilai gentar pada negara jiran. Beberapa pendapat di forum militer Malaysia memberikan makna strategis bagi militer Indonesia karena pangkalan militer Natuna dikhawatirkan mampu memberikan sekatan alias blokade militer dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak dan Sabah jika konflik terjadi di Ambalat.

Kita meyakini bahwa dalam waktu 2-3 tahun ke depan Natuna sudah tersedia kekuatan menyengat untuk pihak lawan yang ingin mengganggu.  Natuna memang dipersiapkan model pertahanan sarang lebah untuk musuh dari Utara namun kalau ada tetangga kiri kanan yang merasa khawatir, itu adalah dampak dari strategi pertahanan RI yang bermain cantik tanpa harus menyinggung perasaan tetangga. Kalau mau khawatir sih boleh-boleh saja. Kita juga khawatir jangan-jangan Natuna juga diklaim atau mau dicaplok. Jadi pembangunan pangkalan militer di Natuna adalah implementasi konsep Kogabwilhan untuk membentengi diri dari kekuatan Utara yang punya ambisi ekspansi teritori.

Sudah tentu isian alutsista untuk memperkuat militer Indonesia di renstra kedua MEF ini akan semakin gahar lagi.  Disamping mempersiapkan Natuna juga mempersiapkan Biak untuk home base skuadron tempur dan Sorong untuk home base Marinir yang dikembangkan menjadi 3 divisi.  Sangat wajar dengan tambahan 2-3 skuadron tempur dalam lima tahun ke depan bersama 100 tank Amfibi dan sejumlah kapal selam, fregat,korvet atau KCR.  Alutsista jenis lain yang diprediksi datang adalah satuan peluru kendali anti serangan udara jarak sedang, sejumlah radar militer, pesawat UAV. 

Natuna adalah pertaruhan kehormatan dan harga diri kedaulatan.  Mempersiapkan Natuna adalah dalam rangka pertaruhan kedaulatan itu dari kacamata militer.  Jangan lupa ruang diplomasi yang menjadi kekuatan tawar setara itu harus dibayangi dengan kekuatan militer agar tidak ada unsur “anggap enteng” karena sekali lagi negara yang kekuatan militernya setingkat anjing kampung akan ditertawakan oleh pihak sana.  Jadi disamping punya keandalan dan kecerdasan diplomasi juga harus dikawal dengan kekuatan milter segahar herder.
****
Jagvane / 31 Oktober 2014